• Home
  • Pemerintahan
  • Parlementaria
  • Politik
  • Hukum
  • Profil
  • Aneka
  • Wisata
  • Sosial
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Olahraga
  • Kesehatan

Sen23072018

Last updateSab, 21 Jul 2018 8pm

Politik

KH Didin: Islam Mengecam Tindakan Suap

KH Didin Nurul Rosidin

KUNINGAN TERKINI- Pengakuan adanya tindakan suap menyuap antara Calon Bupati Nomor Urut 1 dr Toto Taufik Kosim secara pribadi dengan oknum birokrasi saat pendirian RS Kuningan Medical Center (KMC) miliknya, mendapat pencerahan Direktur Kulliyyatul Mu’allimin Al Mutawally Bojong, Cilimus, KH Didin Nurul Rosidin MA, Phd.

Jebolan Master of Art Leiden Universty Belanda 2007 itu, menegaskan bahwa suap pada dasarnya melanggar hukum. Suap adalah bentuk egosime manusia yang ingin menang sendiri. “Dalam bahasa ajaran Islam, suap disebut risywah. Yang secara istilah dimaknai sebagai pemberian sesuatu kepada pihak berwenang dengan harapan memperoleh kemudahan dalam urusannya,” terang KH Didin.

Tidak heran, jika Islam sangat mengecam tindakan tersebut. Banyak dalil baik Al-Qur'an maupun misalnya QS Al-Maidah ayat 42 dan Al-Baqoroh ayat 188 dan Muhammad ayat 22-23. Rasulullah SAW melaknat orang yang memberi suap dan menerima suap. Ini sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Bahkan di hadits lain, sebagaimana dikutip dalam musnad Ahmad bin Hanbal. “Yang dilaknat juga orang yang menjadi perantara,” tegasnya.

Meskipun begitu, dalam realitas kehidupan berbicara suap menyuap itu sangat kompleks. Sarjana Tafsir Hadits IAIN Walisongo Surakarta 1996 ini, meminta siapapun tidak serampangan mengecam atau menjudge seseorang sebagai penyuap. Di sini peran hakim atau aparat yang memiliki wewenang hukum untuk memprosesnya.

Artinya, jika menduga seseorang melakukan suap menyuap, tidak lantas menjadi orang yang seakan-akan paling berkepentingan dengan hukum, atau nasib seseorang dengan cara menghakimi seseorang itu. Apalagi jika dikaitkan bahwa tindakannya dilandasi oleh kepentingan politik atau lainnya yang sedang diusung.

“Justru hal itu juga merupakan pelanggaran hukum itu sendiri. Artinya kita bertindak terhadap pelanggaran hukum dengan cara melanggar hukum lain,” jelas KH Didin.

Dalam konteks masyarakat, sering kali mendengar kata-kata “sebagai wujud terimakasih" atau juga "kalau masalah bisa dipermudah, mengapa dipersulit”. Kedua kalimat itu begitu populer jika masyarakat harus menyelesaikan segala urusan. Yang pertama, terkait dengan rasa dan mindset orang yang berpikir bahwa mengucapkan terima kasih atas bantuan yang didapatkan adalah wujud dari perilaku yang baik.

Sayangnya ungkapan terima kasih itu harus berwujud sesuatu baik itu uang maupun barang. Padahal ekspresi terimakasih itu justru cukup lewat ungkapan yang ikhlas. Pola interaksi ini karena sudah berlangsung lama dan seperti telah menjadi kebiasaan, telah menyebabkan perasaan ewuh pakewuh atau perasaan terbebani jika tidak memberi kepada mereka yang telah membantu.

Hal kedua lebih menunjukkan sisi penyalahgunaan wewenang orang yang memiliki wewenang akan sesuatu. Seperti halnya di atas, karena telah menjadi gambaran dan kebiasaan umum interaksi antara warga dengan aparat pemerintahan. Suap dipandang sebagai sesuatu yang harus dilakukan. Jika tidak akan dipandang negatif.

“Selain dua konteks tersebut, suap menyuap juga memang terjadi sebagai upaya untuk memenangkan apa yang diharapkan. Misalnya untuk memperoleh suatu proyek, seseorang akan melakukan berbagai upaya termasuk melakukan penyuapan,” kata dia.

Melihat tiga konteks besar suap menyuap ini, tentunya yang ketiga adalah paling berbahaya dan bisa merusak sistem yang dengan susah payah dibangun. Sementara konteks yang pertama, orang sering kali menyamakan sebagai hadiah atas pelayanan yang telah diberikan seperti uang tips yang diberikan kepada pelayan restoran misalnya karena telah memberikan pelayanan maksimal. Meskipun begitu, menghindari dari hal-hal yang termasuk kategori syubhat itu jauh lebih baik.

Sementara dalam konteks kedua, posisi orang yang memiliki urusan sangat lemah, jika tidak boleh dikatakan tidak berdaya. Misalnya memiliki kepentingan membuat e-KTP. Sesuai dengan ketentuan, aparat harus memberikan pelayanan yang maksimal, efektif dan efisien serta transparan. Namun demikian, aparat dengan sengaja mempersulit proses dengan berbagai alasan. Namun ini ternyata hanyalah alasan-alasan yang dibuat agar warga itu akhirnya melakukan segala cara pendekatan agar urusannya mudah, cepat dan lancar.

“Di sini, kondisi warga menjadi terpaksa dan tak berdaya. Bagi saya konteks yang terakhir ini sulit untuk dikatakan suap menyuap. Tapi lebih sebagai wujud kedzaliman aparat,” jelasnya lagi.

Dalam Islam, orang yang terpaksa boleh melakukan tindakan yang melanggar jika memang dalam kondisi darurat atau tak berdaya sama sekali. Sebagaimana kisah Amr bin Yasir yang murtad karena berada dalam siksaan dan ketidak berdayaan. Dari gambaran tersebut di atas, siapapun harus benar-benar hati-hati untuk menyatakan apakah seseorang atau sekelompok orang telah melakukan suap menyuap atau tidak dan apakah layak untuk di hukum.

“Jikapun benar itu suap menyuap, hanya aparat mulai dari polisi, jaksa hingga hakim yang menentukan,” pungkas KH Didin, yang juga Alumni MANPK Darussalam Ciamis 1992 itu./han

Add comment


Security code
Refresh