• Home
  • Pemerintahan
  • Parlementaria
  • Politik
  • Sosial
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Hukum
  • Profil
  • Aneka
  • Olahraga
  • Kesehatan
  • Wisata

Jum13122019

Last updateKam, 12 Des 2019 11pm

BJB

Sosial

Penonaktifan Bantuan BPJS Kesehatan Dinilai Kurang Sosialisasi

Henny Rosdiana (tengah) Kades Linggasana Kecamatan Cilimus Kuningan

Kuningan Terkini - Mengaku baru menerima surat elektronik (email) dari Dinas Sosial terkait penonaktifan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan bagi warga tak mampu, Kades Linggasana Kecamatan Cilimus Henny Rosdiana mengeluhkan kurangnya sosialisasi dari Dinas terkait kepada Pemerintah Desa terlebih sekira 80% warganya dinonaktifkan dari bantuan ini.

Sebagaimana diketahui, Kemensos RI meminta BPJS untuk menonaktifkan sebanyak 5,2 juta peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan mulai Kamis, 1 Agustus 2019 lalu. Hal itu sesuai dengan Keputusan Mensos No. 79 Tahun 2019 tentang Penonaktifan Peserta PBI dan Penggantian Dengan Peserta Baru.

“Kondisi tersebut akan berdampak secara langsung kepada Pemdes, pasalnya mereka yang dinonaktifkan pasti akan mempertanyakan hal ini ke pihak Desa, karena warga hanya mengetahui pendataan dan persyaratan bantuan dikelola pihak Desa,” ujarnya.

Dari data yang ada, Desa Linggasana memiliki 94 Peserta PBI BPJS Kesehatan sebelum diberlakukannya Keputusan Menteri Sosial. Dari email yang diterima pihak Pemdes Linggasana saat ini tersisa 18 peserta saja yang masih mendapat bantuan atau >80% peserta dinonaktifkan.

“Saya berharap pihak terkait seperti Dinas Sosial Kabupaten Kuningan melakukan sosialisasi, atau setidaknya bisa melalui camat untuk teknis sosialisasinya bersama Pemerintah Desa. Karena ketika warga menanyakan kami harus menjawab apa?,” tegas Henny.

Hal yang harus diantisipasi sejak dini lanjutnya, adalah memberikan penjelasan kepada warga yang di nonaktifkan. Meskipun saat ini belum ada komplain ke pihaknya, sosialisasi kepada warga ini akan membantu menepis berbagai prasangka yang mungkin timbul kepada pihak Pemdes seperti tebang pilih dan sebagainya.

Sebagai informasi, penonaktifan 5,2juta peserta PBI BPJS Kesehatan se-Indonesia merupakan hasil pemutakhiran data Kemensos selama pertengahan 2019. Dampaknya kini mulai dirasakan warga penerima seperti di Desa Linggasana, dimana penonaktifan mencapai lebih dari 80 persen.

“Lebih baik sedia payung sebelum hujan, dari pada nanti pihak Desa kewalahan menghadapi pertanyaan warga, saya mohon Sosialisasi Dinas terkait, kemudian kelanjutan bagi mereka yang layak tetapi tidak menerima bantuan seperti apa? Itu tergantung kebijakan tiap kabupaten/kota mampu atau tidak memberi bantuan serupa dari APBD,” pungkas Kades Henny. (Bubud Sihabudin)

Add comment


Security code
Refresh