• Home
  • Pemerintahan
  • Parlementaria
  • Politik
  • Sosial
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Hukum
  • Profil
  • Aneka
  • Olahraga
  • Kesehatan
  • Wisata

Sab24082019

Last updateJum, 23 Agu 2019 10pm

Sosial

Jatuh Tempo Harjad Kuningan Dipertanyakan

Nana Mulyana Latif

KUNINGANTERKINI- Jatuhnya 1 September sebagai Hari Jadi Kuningan, masih diragukan beberapa tokoh. Mengacu pada Babad Cirebon, Harjad Kuningan diduga semestinya jatuh, atau ditetapkan pada 5 Januari 1819 Masehi, bukan 1 September 1489 Masehi

“1 September, kisaran 1498 Masehi itu, titimangsa pelantikan, atau Istrenan Pangeran Kuningan oleh Sunan Gunung Djati dibawah Kesultanan Cirebon. Ketika itu, wilayahnya luas. Bukan hanya Kuningan, sebagian Majalengka juga masuk kekuasaan Pangeran Kuningan,” beber Ketua Majelis Jalsatul Khairat 7 Kuningan, Nana Mulyana Latif, Selasa (23/7), kepada Kuningan Terkini

Fakta sejarah tersebut, tertera jelas dalam lembar negara No 28 dan No 30, atau Babad Cirebon. “Itu bukti-buktinya. Waktu zaman penjajahan, kan ada itu namanya lembar negara,” jelas pria berjenggot berusia 40 tahun ini

Maka, tidak sehat jika kejadian sejarah 1 September, ditetapkan sebagai Harjad Kuningan. Satu September, Kuningan belum merdeka. Kuningan masih ketergantungan pada Kesultanan Cirebon. “Gak tau darimana dasarnya 1 September ditetapkan sebagai Harjad Kuningan,” imbuhnya

Sejatinya Harjad Kuningan ditetapkan saat kabupaten berjuluk Kota Kuda ini dengan pemerintahannya memiliki wilayah kekuasaan utuh. Yaitu pada 5 Januari, sekitar 1819 Masehi. Tanggal 1 September sendiri lebih laik dimasukan ke Perayaan Hari Besar Islam (PHBI), karena juga sebagai titik sejarah masuknya Islam ke Kuningan.

“5 Januari itu, waktu dibentuknya Wilayah Kuningan secara utuh oleh kolonial. Jadi idealnya Harjad Kuningan itu, 5 Januari. Meski dibentuk kolonial, kalau mau jujur Harjad Kuningan harus 5 Januari,” tegas Nana, yang juga Sekjen PEKAT Indonesia Bersatu Kuningan itu

Nana meminta pemerintah daerah mau memberikan ruang untuk mengkaji ulang titimangsa, atau jatuh tempo Harjad Kuningan. Apakah tepat 1 September, atau 5 Januari. Ia sendiri bersama rekannya mengaku telah melakukan napak tilas sejarah Kuningan. Termasuk perjalanan Sunan Gunung Djati ke Luragung, Dukuh Maja hingga Majalengka.

“Pembicaraan dengan pemerintah daerah belum ada. Tapi kalau dibutuhkan, saya bersama rekan siap mengungkap fakta-fakta sejarah sebenarnya, lengkap dengan bukti-bukti,” aku dia

Jika titimangsa Harjad Kuningan tidak dikaji ulang untuk pelurusan, sama saja pemerintah daerah mempertahankan kebohongan. Terus membohongi masyarakat. Tidak ada edukasi sejarah yang nyata. “Pemerintah daerah harus bijak dengan sejarah. Apalagi sejarah Kuningan sendiri. Tidak salahnya dikaji ulang,” pungkasnya.(azhari)

Add comment


Security code
Refresh