Parlementaria

Paripurna, Bupati Jawab RPJMD

Details: Published on Monday, 09 June 2014 20:06; Written by Andry; Hits: 28729

Kuningan (KaTer) - Sejumlah pandangan umum (PU) dari seluruh fraksi dewan langsung ditanggapi serius oleh Bupati Kuningan Hj Utje Ch Hamid Suganda. Salah satunya yakni menjawab pertanyaan Fraksi Golkar dan Gerakan Kebangkitan Bangsa Indonesia (GKBI) mengenai raperda Rancangan Pembangunan Jangka Menenagah Daerah (RPJMD).

Bupati menegaskan Pemkab Kuningan akan berupaya sungguh-sungguh dalam mewujudkan visi Mandiri, Agamis dan Sejahtera (MAS) dengan dukungan semua pihak termasuk DPRD Kuningan.

“Komponen agamis dalam visi dijabarkan dalam bentuk peningkatan penyampaian nilai-nilai agama dalam pendidikan, bantuan lembaga keagamaan, kegiatan kemasyarakatan, seni dan budaya. Sehingga, internalisasi norma agama akan lebih mendalam dan dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Pelaksanaan pemerintahan (Good Governance) dan pembentukan karakter generasi muda,” terang Bupati Kuningan Hj Utje Ch Hamid Suganda saat membacakan nota jawaban dalam rapat paripurna di gedung parlemen ‘Ancaran’, Senin (9/6/2014).

Menurutnya, visi sejahtera dalam RPJMD Kabupaten Kuningan bukan hanya diterapkan sebagai tujuan akhir, melainkan menjadi komponen dasar pelaksanaan pembangunan. Artinya setiap perencanaan program dan kegiatan harus menjawab konstribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Lebih dalam, Utje menjelaskan bahwa dalam hal peningkatan profesionalisme pegawai, adalah peningkatan kinerja pelayanan sehingga jumlah anggaran yang digunakan untuk belanja pegawai dapat menghasilkan efisiensi dan efektivitas pelayanan birokrasi. Birokrasi yang efisien diharapkan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal.

“Materi RPJMD telah melalui proses yang sistemik dan bertahap serta merupakan akumulasi dari perencanaan partisipatif seluruh para pihak pelaksana pembangunan di Kabupaten Kuningan,” katanya.

Bupati menambahkan, isu strategis yang dianalisis dalam RPJMD bersifat menyeluruh yang meliputi urusan wajib dan pilihan. Isu tersebut merupakan tantangan yang perlu dihadapi bersama oleh pemerintah, para pihak dan masyarakat secara keseluruhan dalam melaksanakan proses pembangunan.

“Dengan dukungan semua pihak, kami optimis pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kuningan dapat berjalan dengan baik,” pungkasnya.(AND)