Parlementaria
Formasi Tuding Ada Dugaan Permainan Terbuka PKS Kuningan
- Details
- Published on Wednesday, 08 April 2026 08:54
- Written by Admin
- Hits: 1109
Kuningan Terkini - Polemik pergantian Ketua Fraksi PKS Kuningan kini tidak lagi bisa dianggap sebagai persoalan administrasi biasa. Pernyataan yang saling bertolak belakang antara Ketua DPRD Kuningan Nuzul Rachdi dan Ketua DPD PKS Kuningan, Dwi Basyuni Natsir dinilai sebagai indikasi kuat adanya permainan politik internal yang disengaja.
Ketua Forum Masyarakat Sipil Independen (FORMASI), Manap Suharnap, secara terbuka melontarkan tudingan keras ada upaya menghambat dan mengendalikan jalannya keputusan resmi partai. “Ini bukan sekadar surat belum sampai. Ini sudah mengarah pada dugaan sabotase administrasi untuk kepentingan politik tertentu,” tegas Manap.
Manap menyoroti kontradiksi terang-benderang yang tidak bisa lagi ditutup-tutupi. Dimana, Ketua DPRD menyatakan tidak pernah menerima surat resmi, sementara Ketua DPD PKS mengklaim sudah menugaskan pengiriman. Bahkan Sekretaris DPD menyebut surat sudah lama diserahkan.
“Ini bukan beda persepsi. Ini soal fakta. Dan fakta tidak mungkin ganda. Kalau satu benar, yang lain pasti tidak jujur,” serangnya tajam.
Menurutnya, dalam sistem kelembagaan, setiap surat resmi pasti memiliki Nomor agenda Tanda terima. Jika itu tidak bisa ditunjukkan, maka klaim pengiriman patut diduga fiktif. “Hanya ada dua kemungkinan. Pertama, surat itu tidak pernah dikirim, artinya ada kebohongan publik dari internal PKS. Kedua, surat dikirim tapi tidak tercatat,artinya ada permainan kotor di jalur administrasi DPRD,” terangnya.
Namun Manap menegaskan, melihat pola yang ada, dugaan paling kuat justru mengarah ke internal DPD PKS Kuningan. Sehingga, diduga ada indikasi melindungi oknum & pembangkangan terhadap DPP. SK DPP PKS yang terbit sejak Januari 2026 hingga kini tak kunjung dieksekusi dinilai bukan kelalaian biasa.
“Kalau keputusan DPP tidak dijalankan selama berbulan-bulan, itu bukan lagi lalai. Itu pembangkangan terbuka terhadap garis komando partai,” tegasnya.
Sementara, Sekjen FORMASI, Rokhim Wahyono menegaskan, persoalan ini tidak bisa lagi dipandang sebagai konflik internal biasa. Ini sudah masuk kategori krisis integritas kelembagaan. Ketika dokumen resmi partai bisa ‘hilang’ atau tidak jelas jejaknya, maka yang dipertaruhkan bukan hanya administrasi, tapi kepercayaan publik. Ia juga memperingatkan bahwa pembiaran terhadap situasi ini akan memperparah kerusakan sistem politik lokal.
“Kalau praktik seperti ini dibiarkan, maka ke depan akan jadi preseden buruk,bahwa keputusan partai bisa dipermainkan di level daerah tanpa konsekuensi,” pungkasnya.(gg)
