Politik
Partisipasi Pemilih Rendah, KPU Kuningan Tidur?
- Details
- Published on Wednesday, 04 December 2024 12:17
- Written by Admin
- Hits: 2787
Kuningan Terkini - Pilkada Kabupaten Kuningan tahun 2024 yang baru saja usai digelar, menyisakan sejumlah catatan miring terkait kinerja pihak penyelenggara. Hasilnya berbanding terbalik dengan pernyataan KPU Kuningan yang optimis pastisipasi pemilih akan meningkat dengan alasan sosialisasi sudah masif.
Alih-alih meningkat, tingkat partisipasi pemilih turun drastis dari tahun sebelumnya. Tercatat, hanya sepertiga dari total 891.960 Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Kuningan, atau 312 ribu tidak menggunakan hak pilihnya. Sehingga, sangat wajar ada tudingan jajaran KPU Kuningan tidur?
Menurut mantan Birokrat Pemkab Kuningan, Drs. H. Maman Aminudin, M.Si, dengan kondisi seperti ini, jajaran KPU Kuningan harus introspeksi diri, tidak mencari kambing hitam untuk alasan pembenaran. Faktanya sudah jelas, KPU tidak mampu dan gagal mengedukasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Kuningan 2024.
“Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat menggunakan hak pilihnya pada pesta demokrai ini, tidak cukup dengan sosialisasi dan acara seremonial semata. Harus ekstra kerja keras dan langsung terjun langsung ke masyakat secara masif,” katanya, Rabu (04/12/2024).
Legitimasi pemerintahan daerah kata Maman, sangat bergantung pada tingkat partisipasi pemilih. Jika partisipasi pemilih rendah, dikhawatirkan akan menciptakan persepsi pemimpin terpilih, tidak mendapatkan dukungan mayoritas dari masyarakat. “Ini berpotensi melemahkan legitimasinya untuk menjalankan kebijakan publik,” tegasnya.
Rendahnya partisipasi pemilih lanjutnya, dapat memengaruhi kemampuan kepala daerah terpilih untuk menjalankan kebijakan. Pemerintah daerah yang tidak memiliki legitimasi kuat, sering kali menghadapi tantangan dalam memperoleh dukungan masyarakat untuk program-program pembangunan.
“Pemimpin yang memiliki legitimasi kuat, cenderung mampu menciptakan perubahan signifikan. Namun, rendahnya partisipasi pemilih dapat menjadi indikator ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas calon kepala daerah,” pungkasnya.(j’ly)