Kuningan (KaTer) - Ribuan anggota relawan yang direkrut oleh Panwaslu Kabupaten Kuningan nampaknya harus berbesar hati. Dari 6003 relawan yang terjaring, secara keseluruhan hanya mendapatkan honor sebagai relawan panwas sebesar Rp 25 ribu Rupiah perhari. Hal itu dinilai sangat jauh dari keinginan dan harapan para relawan untuk mendapatkan honor sebagai pengawas pada tahapan pemungutan suara Pileg nanti.
“Dari honor sebesar Rp 25 Ribu Rupiah, banyak juga yang menyatakan diri tidak mau ikut menjadi relawan panwas,” kata Ketua Panwaslu Kabupaten Kuningan, Ujang Abdul Azis kepada KaTer usai memberikan arahan saat Rakor dengan relawan panwas, Senin (7/4/2014).
Kondisi ini kata Ujang, sangat memprihatinkan. Karena harus disesuaikan dengan anggaran yang ada. Anggaran itu merupakan anggaran APBN. Awalnya memang untuk kegiatan Sejuta Relawan itu sebesar 800 Miliar secara nasional. Namun persoalan itu tidak mendapat restu dari Kementerian Keuangan.
“Karena itu, kita tidak memaksakan para relawan untuk mematuhi aturan harus begini begitu. Walaupun kita harapkan begitu, namun kembali lagi karena ini toleransi terkait anggaran yang sedikit,” ujarnya.
Anggaran minim itu sambung Ujang, merupakan instruksi Bawaslu dengan adanya beberapa pemangkasan dalam anggaran yang sangat kecil yakni Rp 100 Ribu dengan pemotongan Bawaslu sebesar 75 persen. Jadi, relawan hanya mendapatkan Rp 25 Ribu setiap orang.
“Karena itu, mereka yang bakal direkrut di Kuningan hanya berdasarkan jumlah TPS saja. Karena, adanya relawan pengawas dapat sedikit banyaknya membantu PPL di tingkat desa atau kelurahan untuk melakukan pelaporan apabila ditemukan dugaan pelanggaran,” ujarnya.
Artinya kata Ujang, para relawan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Karena terjepit dengan anggaran yang sangat amat tidak manusiawi ini, sangat kecil. Panwas juga merasa prihatin, sehingga penugasan terhadap relawan tidak terlalu berat.
“Karena, yang paling penting, Catat dan Laporkan segera kepada PPL terdekat bila terjadi pelanggaran pemilu,” tandasnya.
Terkait dengan masalah relawan itu sendiri, pihaknya berharap para relawan bisa bekerja secara maksimal dan profesional. “Mengingat dana relawan yang terbatas dan minim, jangan sampai pengawasan di setiap TPS lengah dan banyak penyimpangan pelaksanaan pemungutan suara,” paparnya.(AND)