Kuningan (KaTer) - Salah seorang kyai pendukung Capres-Cawapres Prabowo-Hatta, KH N Abdullah Dunun diduga telah menyudutkan Capres Joko Widodo saat berorasi dalam acara deklarasi Tim Pemenangan Prabowo-Hatta Kabupaten Kuningan di RM Lembah Ciremai belum lama ini, Jumat (6/6/2014).
Pimpinan Pondok Pesantren Almutawally Desa Bojong Kecamatan Cilimus ini menilai, jika Jokowi-JK jadi Presiden dan Wapres, maka tidak akan ada lagi perda barbau syariah.
“Saya baca di media, pasangan Jokowi-JK akan menghilangkan perda tentang Syariah. Ini kata Nababan (Panda Nababan, red), pengurus DPP PDIP di media. Makanya, saya akan ajak teman-teman saya yang berprofesi sama sebagai pengasuh pondok pesantren untuk mendukung Prabowo-Hatta dan saya akan kasihkan klipingan koran terkait masalah ini,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Dunun juga sempat membandingkan sosok kepemimpinan Prabowo-Hatta dengan Jokowi-JK. Seperti pada saat pendaftaran ke KPU, dia menyebutkan bahwa Jokowi-JK naik sepeda menuju KPU, sementara Prabowo-Hatta menunggangi kuda yang gagah dan menandakan kemahalan. Kemudian dia juga membandingkan saat Jokowi menaiki mobil Esemka sementara Prabowo naik Heli. Dari segi agama pun, dia sangat meyakini bahwa Prabowo lebih unggul, apalagi dengan dukungan 4 parpol Islam.
Dunun juga mencontohkan pilihan pemimpin saat seorang laki-laki memilih calon istri yang semestinya kaya raya, berpendidikan tinggi dan dari keturunan yang baik. Begitu pun sebaliknya saat wanita memilih calon suaminya. Untuki itu, memilih pemimpin juga pendekatannya harus dengan agama.
“Yang menarik, ada program Prabowo yang tidak dimiliki calon lain, yaitu tentang pemurnian agama. Semua pemeluk agama diwajibkan untuk bisa mempertahankan ajaran agamanya masing-masing. Saya juga mendukung Prabowo-Hatta itu berdasarkan istikhoroh,” ujarnya.
Terpisah, saat dimintai keterangannya terkait salah satu parpol pengusung Prabowo-Hatta yang tidak ikut dalam deklarasi tersebut, yaitu PBB, Ketua Tim Harian Pemenangan Prabowo-Hatta Kuningan, H Dede Ismail memastikan jika ketidakhadiran pimpinan PBB beserta kadernya sebagai salah satu parpol pengusung dianggap tidak berpengaruh.
“Kami kehilangan kontak dengan PBB. Saya kira PBB tidak dijadikan patokan karena PBB tidak mempunyai satu kursi pun di parlemen. Kita tidak akan risau atau galau kalaupun PBB tidak mematuhi fatsun partai di tingkat atas. Kalau PBB mau loncat juga silakan, itu hak PBB, yang jelas kami tidak terpengaruh dengan ketidakhadiran PBB,” pungkasnya.(AND)