Hukum
Aparat dan Mahasiswa Bentrok
- Details
- Published on Monday, 08 September 2014 20:39
- Written by Andry
- Hits: 28329
Kuningan Terkini - Kericuhan mewarnai aksi unjuk rasa yang dilakukan puluhan mahasiswa pada saat pelantikan 50 Anggota DPRD Kuningan periode 2014-2019, Senin (8/9/2014). Kericuhan terjadi setelah para pengunjuk rasa yang tergabung dalam Lintas organisasi kemahasiswaan (HMI, HMKI, GMNI, IMM dan GAMPAR) tersebut serta pengunjuk rasa lainnya tak diperkenankan masuk di halaman Gedung DPRD Kuningan yang dijaga ketat oleh aparat keamanan.
Massa yang terbagi ke dalam tiga kelompok tersebut, memadati jalan tepat didepan gedung DPRD, jalan RE Martadinata, Ancaran. Mereka mencoba melakukan negosiasi dengan aparat keamanan agar bisa memasuki pelataran gedung dewan. Namun upaya tersebut sia-sia karena ratusan aparat keamanan dari Dalmas Polres Kuningan dibantu Sat Pol PP beserta security DPRD menutup rapat-rapat kedua pintu gerbang gedung milik rakyat tersebut.
Akibatnya, sempat terjadi bersitegang antara para demonstran dengan aparat keamanan yang mengakibatkan sejumlah mahasiswa terluka. Sambil terus berorasi di dua titik, yakni pintu barat dan timur, bahkan di tengah arah gedung dewan, mahasiswa dan para demonstran lainnya meneriakkan agar para anggota dewan yang dilantik bisa menemuinya untuk menandatangani fakta integritas atau kontrak politik.
Aparat kepolisian pun terpaksa mengamankan salah satu mahasiswa yang dianggap melakukan perlawanan. Tak terima rekannya diamankan polisi, puluhan mahasiswa lainnya pun berupaya mengejar aparat keamanan yang memboyong rekannya untuk diamankan. Ditengah situasi tersebut, entah dari arah mana, tiba-tiba terdengar letupan gas air mata dari seseorang yang belum diketahui identitasnya. Massa dan aparat keamanan pun terpencar mengingat mata mereka saat itu menjadi perih akibat dari letupan gas air mata berbobot sedang tersebut.
Para mahasiswa dan demonstran lainnya sebenarnya sangat menyambut positif atas dilaksanakannya pelantikan dan pengambilan sumpah dan janji 50 anggota DPRD Kabupaten Kuningan periode 2014-2019. Mereka melakukan aksi guna mengagas penandatanganan komitmen serta pakta integritas sebagai bentuk dokumen penegasan bahwa DPRD terlantik pro rakyat.
“Anggota DPRD haruslah pro rakyat. Memperjuangkan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat dibawah garis kemiskinan dan kurang sejahtera,’ tandas salah seorang Korlap Gampar Aji saat berorasi di depan Gedung DPRD Kuningan.(AND)
