Politik
Atasi Gangguan Pilkada , PNS Dikerahkan
- Details
- Published on Wednesday, 29 July 2015 19:26
- Written by Andry
- Hits: 31850
Kuningan Terkini, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membentuk tim deteksi dini untuk menyukseskan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang akan dilaksanakan pada 9 Desember 2015. Tim deteksi akan melibatkan pegawai negeri sipil (PNS).
"Tidak tanggung-tanggung, kita sudah bentuk tim deteksi dini guna atasi gangguan pilkada dari tingkat pusat hingga daerah," kata Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Soedarmo, di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (29/7/2015).
Ia menjelaskan, tim deteksi dini bukan hanya diisi PNS, tetapi juga TNI, Polri, Komite Intelijen Daerah, dan Kesbangpol. Terkait pelibatan PNS, sambung Soedarmo, PNS juga akan menjalankan fungsi intelijen dalam mendeteksi gangguan pilkada. "Tidak hanya PNS yang di pusat, di tingkat provinsi dan kabupaten juga kita kerahkan," ujarnya.
Soedarmo menjelaskan, PNS yang mendapat tugas di tim tersebut akan berkoordinasi dengan fungsi intelijen yang telah dijalankan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI), Badan Intelijen Negara (BIN), dan Kepolisian RI.
Selain itu, lanjut Soedarmo, tim tersebut akan mendapat masukan dari Forum Komunikasi Intelijen Daerah (Forkominda), Forum Kerukunan Antarumat Beragama (FKUB), dan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme.
"Forum-forum ini adalah mata dan telinga tim monitor yang kami lakukan. Jadi, kami akan memanfaatkan forum-forum yang ada untuk mencegah terjadinya konflik-konflik pilkada di 260 kabupaten/kota dan sembilan provinsi," ujarnya.
Soedarmo menambahkan, para PNS yang tergabung dalam tim tersebut sudah dibekali ilmu intelijen yang baik guna mengatasi gangguan selama proses pilkada berlangsung. "Saya tidak sependapat jika warga sipil dibandingkan dengan TNI-Polri kemampuannya akan kalah. Mereka ini sudah dilatih oleh BIN, BAIS, dan TNI Angkatan Darat," tukasnya.
Sumber: Sindonews
