Parlementaria
Kumpulkan Data, BK Periksa Anggota DPRD
- Details
- Published on Sunday, 18 October 2015 19:59
- Written by Andry
- Hits: 22462
Kuningan Terkini - Polemik isu dugaan kemaksiatan para wakil rakyat di Gedung Parlemen Ancaran, membuat Badan Kehormatan (BK) DPRD Kuningan sibuk mencari data dan fakta. Bahkan aksi BK DPRD berlanjut dengan memeriksa belasan wakil rakyat untuk dimintai keterangan terkait kejadian pada malam Agustusan lalu.
Tak hanya Ketua DPRD Kuningan yang kerap dicecar, namun BK sendiri mendapat sorotan khusus dari para demonstran yang sebelumnya melakukan aksi unjuk rasa ke Gedung DPRD Kuningan. Bahkan sebelumnya, BK DPRD sendiri bertekad akan bekerja keras untuk menelusuri kebenaran dugaan kemaksiatan dalam acara hiburan waktu itu.
“Iya kita masih terus memeriksa para anggota dewan yang hadir malam itu. Ya waktunya minggu-minggu ini, kita ingin masalah ini segera selesai dan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi,” ucap Ketua BK DPRD Kuningan, Momon Suherman usai kepada awak media usai memeriksa para wakil rakyat di ruangan khusus BK DPRD, Jumat (16/10/2015).
Pihaknya juga menyampaikan, BK akan mengumumkan secara terbuka hasil pemeriksaan terhadap para anggota dewan, agar bisa diketahui publik. “Nanti setelah kita selesai memeriksa, pasti akan diumumkan supaya publik juga tahu hasilnya seperti apa,” terangnya.
Terpisah, salah seorang anggota Gasak dari divisi hukum, Tunggul Naebaho menilai, permintaan maaf secara pribadi yang disampaikan anggota dewan adalah hal yang baik. Hanya saja, kebebasan berbicara yang dimiliki oleh LSM atau Ormas itu tidak simetris dengan permintaan maaf oleh anggota dewan.
“Artinya, secara pribadi itu diterima tapi kalau ke masyarakat itu harus disampaikan secara umum. Apabila dilakukan, permintaan maaf secara umum itu adalah awal yang baik sebagai pertanggungjawaban moral,” ujarnya.
Akan tetapi lanjut Tunggul, permintaan maaf itu dikembalikan lagi kepada hukum. Jika secara moral itu memang bisa diterima, lain halnya apabila berbicara soal hukum. Supaya proses ini bisa segera diselesaikan, ia menyarankan agar dibentuk tim khusus karena hal tersebut ada wilayah bagian etik yang bukan wilayah polisi.(AND)
